Gubuk Liar Sekitar Rel Tanah Abang-Karet Dibongkar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Tbk membongkar pemukiman liar di sekitar rel kereta api Stasiun Tanah Abang hingga Karet, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 21 Desember 2011. Penertiban akan dilakukan terhadap permukiman yang berada hingga empat meter dari rel hingga pukul 16.00 WIB. "Operasi ini secara bertahap akan menertibkan pemukiman liar dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Manggarai," kata pengawas tim penertiban biru PT KA Suyono di lokasi penertiban.

Pemukiman liar di kawasan itu diperkirakan dihuni oleh sekitar 1000 orang dari 600 keluarga. Setelah bersih, jalur itu akan digunakan untuk penghijauan dan memperlancar proyek jalur melingkar (loopline) kereta api Jabodetabek. "Pemukiman liar mengganggu penglihatan masinis ketika bertugas di malam hari."

Investor Daily. JAKARTA – Developer asing diperkirakan kian gencar masuk ke industri properti nasional lantaran ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap bertumbuh. Naiknya peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (investment grade) akan menjadi pendorong pengembang asing berekspansi ke Tanah Air.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengungkapkan, potensi masuknya pengembang asing ke industri properti nasional cukup besar, meskipun saat ini sudah ada beberapa developer asing di Indonesa. “Bisa saja pengembang-pengembang asing masuk ke sini karena ekonomi kita sedang bagus,” ujar dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Kelas Menengah Dipacu Terus Tumbuh

Seputar Indonesia. JAKARTA– Pemerintah berambisi memacu laju pertumbuhan kelas menengah dengan mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru, salah satunya melalui program percepatan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kondisi ekonomi yang positif dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, memunculkan sekitar 7 juta warga kelas menengah baru setiap tahun.Bank Dunia menyebutkan, 56,5% dari 237 juta populasi Indonesia atau sekitar 134 juta kini masuk kategori kelas menengah.

Bank Jateng dan Jamsostek Salurkan Uang Muka Perumahan

SEMARANG, (TubasMedia.Com) – Bertempat di Kantor PT Jamsostek Semarang, baru-baru ini Bank Jateng dan PT Jamsostek menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyalurkan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) bagi para pekerja di wilayah Jawa Tengah.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari langkah Bank Jateng beberapa waktu lalu yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) dengan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera, yang didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM).

2012, Perumnas Siapkan Properti Komersial

JAKARTA
Perum Perumnas berencana membangun sekitar 15-20 ribu unit properti yang terdiri atas perumahan, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan pada 2012 dengan investasi Rp 1 triliun. Dari total unit yang terbangun, sebesar 30% akan berupa properti komersial.

"Ini bagian dari ekspansi kami tahun depan, yang meliputi kota-kota besar di Indonesia" kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, di Jakarta, pekan lalu.

Pengembang Minta Insentif Bangunan

JAKARTA.
Komisaris Utama Daniland Group Emil Arifin mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah dalam pembangunan kompleks bangunan ramah lingkungan. Emil mencontohkan, pada pembangunan apartemen Woodland Residence yang hemat energi, Daniland Group tidak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah.

"Padahal bantuan pemerintah berupa intensif tentunya akan mendorong pengembang lebih peduli dan mau membuat bangunan yang ramah lingkungan," ujar Emil, akhir pekan lalu.

TEMPO, Lumajang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko, mengatakan pengerjaan proyek rumah susun sederhana sistem sewa (rusunawa) di Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, dihentikan sementara. ”Ada keluhan dari warga di sekitar proyek karena tembok rumah mereka retak-retak karena getaran pemasangan tiang pancang,” ujarnya, Senin, 19 Desember 2011.

Menurut Nugroho, keretakan yang terjadi pada rumah warga karena pemasangan tiang pancang menggunakan jack hammer jenis compaq. Rumah yang mengalami kerusakan terutama yang jaraknya jauh dari proyek. Namun tingkat kerusakan pada rumah warga tidak terlalu parah dan tidak perlu dilakukan renovasi. Rumah dengan sistem fondasi yang kuat tidak mengalami keretakan.

Tidak Dapat Jatah ‘Bedah Rumah’, Warga Pulau Sebira Kecewa

PULAU SEBIRA (Pos Kota)
Warga Pulau Sebira, Kepulauan Seribu Utara, mengaku kecewa karena tidak ada satupun warga di pulau tersebut rumahnya mendapat jatah Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Rumah Tak Laik Huni ‘Bedah Rumah’ dari Kementrian Perumahan rakayat (Kamenpera) Tahun 2011.

Padahal warga Pulau Sebira RW 03 Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, merasa sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Maksimalkan KPR FLPP, Bank Riau Kepri Besinergi dengan Tiga Lembaga

Riauterini-PEKANBARU

Guna mempercepat program Perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Bank Riau Kepri mensinegikan 3 lembaga yaitu: Bank Riau Kepri, Jamsostek, dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan menggunnakan skim kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Bank Riau Kepri melalui Direktur Kredit dan Syariah, H. Ruslan Malik beserta Jamsostek Pekanbaru yang diwakili oleh pempinannya, Adjat Sudradjat melakukan sosialisasi program pembiayaan perumahan kepada beberapa perwakilan perusahaan besar dan menengah, utuk memfasilitasi KPR bagi karyawannya, maupun untuk kredit konstruksi bagi developer, pada hari Minggu (18/12), di Furaya Hotel Pekanbaru.

Peraturan Hunian Berimbang Nyaris Tidak Diterapkan

JAKARTA (Pos Kota)
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazadin Tende Sitepu mengatakan, pemda yang tidak melaksanakan pedoman Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang bisa dikenakan sanksi sesuai UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Paling tidak pemda tersebut dinilai berkinerja buruk jika tidak memperjuangkan pengadaan perumahan bagi warganya. Sebab pengembang memiliki kewajiban melaksanakan hunian berimbang 1:3:6 ( 1 rumah mewah: 3 rumah sedang: dan 6 rumah sederhana) atau sekarang tengah dirubah menjadi 1:2:3 yang pengawasannya dilaksanakan pemda,” katanya di sela-sela acara Uji Publik Rapermenpera tentang Lingkungan Hunian Berimbang yang dilaksanakan Kedeputian Pengembangan Kawasan, Kemenpera, kemarin.

Pemerintah Optimistis Sediakan 100.000 Unit Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengaku optimistis bisa membangun 100.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah Undang-Undang Pengadaan Tanah mulai berlaku pada tahun 2013. Dia mengatakan, rumah tersebut akan didirikan di atas tanah milik negara yang belum diberdayakan.

Asal tahu saja, pembangunan perumahan di atas tanah negara dimungkinkan setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Jumat (16/12/2011). Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan, tanah negara dapat difungsikan menjadi perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pidanakan Developer Nakal

Indopos. TANGSEL-
Akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel bertindak tegas. Pasalnya, 96 pengembang perumahan yang ada di wilayah itu belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bakal dipidanakan. Ancaman pidana itu akan direalisasikan awal 2012 mendatang bila para developer itu tak juga menyerahkan kewajibannya.Saat ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD); Dinas Tata Kota, Perumahan dan Pemukiman (TKPP) serta Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa tengah membentuk tim guna mengejar para pengemplang fasos dan fasum tersebut.

RUU soal pengadaan tanah selesai besok

Bisnis Indonesia. JAKARTA: Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang siap disahkan besok, memberikan alternatif ganti rugi kepada pemilik tanah untuk menjadi pemegang saham dalam proyek pembangunan infrastruktur yang ada di atas lahannya.

Ketua Panja RUU Pengadaan Tanah Taufik Hidayat menuturkan peluang pergantian nilai tanah yang dikonversi menjadi saham dicantumkan dalam RUU agar pemilik tanah dapat menikmati keuntungan jangka panjang atas pembangunan tersebut. “Prinsipnya, UU Tanah nantinya akan memberi peluang agar pemberian ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang yang mungkin saja dapat digunakan secara salah, tetapi adanya pilihan-pilihan lain salah satunya ikut mendapatkan profit menjadi pemegang saham,” ujar Taufik yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Tanah, hari ini.

Pembangunan 6.000 Rumah Sebaiknya Diserahkan ke Daerah

MEDAN (Berita Sore): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Propinsi Sumatera Utara berpendapat, pembangunan 6.000 unit rumah murah di Propinsi Sumut oleh Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu), sebaiknya diserahkan penanganannya ke kabupaten/kota. Pasalnya, Pempropsu tidaklah langsung memiliki rakyat, akan tetapi berada di bawah kekuasaan kabupaten/kota.

Sebelumnya, rencana pembangunan 6.000 unit rumah layak huni yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari program pembangunan 300.000 unit rumah oleh pemerintah pusat itu, sudah dianggarkan Pempropsu dalam R-APBD Propinsi Sumut tahun 2012.

Bedah 500 Rumah Tidak Layak Huni

GRESIK, KOMPAS.com- Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kabupaten Gresik direnovasi oleh TNI. Komandan Komando Distrik Militer 0817 Gresik Letnan Kolonel Arhanud Eko Wibowo Kuspriyanto, Jumat (16/11/20211), menjelaskan, kegiatan bedah rumah itu diprioritaskan bagi keluarga tidak mampu terutama janda-janda.

Rumah yang akan dipugar telah disurvei dulu. Setelah itu membantu perenovasian rumah. "Paling tidak nanti tidak khawatir lagi ada ular masuk rumah," tuturnya.

Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) di Jepara Bermasalah

JEPARA, KOMPAS.com - Pengelola rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jepara, Jawa Tengah, mengaku mengalami berbagai permasalahan yang cukup komplek di rusunawa dengan tingkat hunian terlaris dan terlaku di Jawa Tengah tersebut. Rusunawa Jepara ternyata bermasalah, baik dari segi teknis, sosial, maupun anggaran.

Demikian diungkapkan salah seorang pengelola rusunawa tersebut, Hadi S, dalam surat laporannya ke Kompas.com, Jumat (16/12/2011). Hadi mengungkapkan, sampai hari ini mengelola 2 twin blok rusunawa tersebut, yaitu Blok A bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (pusat) dengan kontraktor PT Tata Bumi Raya baru, dan Blok B bantuan dari Kementrian PU dengan kontraktor PT Waskita Karya, masalah-masalah tersebut datang susul-menyusul.

Diserahkan ke Pasar, Warga Sulit Mendapatkan Rumah

Jakarta, Kompas - Warga miskin sulit mendapatkan rumah karena kepemilikan diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal, seharusnya pemerintah yang memfasilitasi mereka. Dampaknya, warga miskin tinggal di bantaran sungai atau di pinggir rel kereta api.

Marlea (54), warga di Duri Pulo RW 02, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, hanya bisa menghibur diri setelah gubuknya di bantaran rel baru saja digusur aparat. Ia sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Marlea paham bahwa ia tidak berhak tinggal di tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

Insentif untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS - Guna mendorong pembangunan infrastruktur, Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mengusulkan adanya insentif bagi badan usaha milik negara dan swasta yang fokus pada infrastruktur, khususnya infrastruktur perhubungan. ”Maka kami akan mengajukan ke Presiden agar ada insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dan swasta, baik nasional maupun asing,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, seusai rapat koordinasi Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (13/12).

Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Menteri Pertanian Suswono.

Penyaluran KPR Bank Umum Tumbuh 50,32 %

MAKASSAR, UPEKS--Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan Bank umum di wilayah Kerja Bank Indonesia Makassar, hingga periode Oktober 2011 mencapai Rp1,3 triliun atau tumbuh sebesar 54,35% dari tahun 2010.

Menurut Peneliti Ekonomi Muda Senior Indrayana Judana mengatakan, peningkatan penyaluran tersebut didorong dari besarnya antusias masyarakat dalam mengajukan kredit pembiayaan rumah hunian. "Peningkatan penyaluran pembiayaan rumah hunian merupakan komitmen dalam memberi kemudahan masyarakat untuk memeiliki rumah tinggal, yang juga merupakan komitmen perbankan dalam mendorong laju perekonomian di Sulsel. Dan juga bukti bahwa perekonomian di Sulsel semakin membaik," ujarnya, belum lama ini.

Pemerintah Perlu Dorong Pihak Swasta Minimalkan Permukiman Kumuh

MAKASSAR, KOMPAS.com — Pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Basir Syam, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi meminimalkan permukiman kumuh. "Untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, maka yang mendesak harus diminimalisasi adalah permukiman kumuh," kata Basir di Makassar, Selasa (13/12/2011).

Menurut dia, dalam mengatasi salah satu persoalan yang mendesak tersebut, pihak pemerintah kota (pemkot) harus mampu mendorong mitra swasta menciptakan permukiman yang layak huni.