Penyaluran KPR Bank Umum Tumbuh 50,32 %

MAKASSAR, UPEKS--Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan Bank umum di wilayah Kerja Bank Indonesia Makassar, hingga periode Oktober 2011 mencapai Rp1,3 triliun atau tumbuh sebesar 54,35% dari tahun 2010.

Menurut Peneliti Ekonomi Muda Senior Indrayana Judana mengatakan, peningkatan penyaluran tersebut didorong dari besarnya antusias masyarakat dalam mengajukan kredit pembiayaan rumah hunian. "Peningkatan penyaluran pembiayaan rumah hunian merupakan komitmen dalam memberi kemudahan masyarakat untuk memeiliki rumah tinggal, yang juga merupakan komitmen perbankan dalam mendorong laju perekonomian di Sulsel. Dan juga bukti bahwa perekonomian di Sulsel semakin membaik," ujarnya, belum lama ini.

Pemerintah Perlu Dorong Pihak Swasta Minimalkan Permukiman Kumuh

MAKASSAR, KOMPAS.com — Pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Basir Syam, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi meminimalkan permukiman kumuh. "Untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, maka yang mendesak harus diminimalisasi adalah permukiman kumuh," kata Basir di Makassar, Selasa (13/12/2011).

Menurut dia, dalam mengatasi salah satu persoalan yang mendesak tersebut, pihak pemerintah kota (pemkot) harus mampu mendorong mitra swasta menciptakan permukiman yang layak huni.

Pemerintah Diminta Dukung Pembangunan Rumah Sejahtera

MAKASSAR,UPEKS--Pemerintah daerah diminta mendukung pembangunan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik melalui kemudahan dalam perizinan maupun dukungan penyediaan (PSU). Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo terkait masih banyaknya kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Menurutnya, salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR adalah, belum optimalnya sistem pendukung kebijakan pembiayaan, seperti kebijakan yang terkait dengan insentif pajak. “Selain itu juga pasaar perumahan yang belum efisien yang ditandai oleh belum adanya pembakuan perijinan pembangunan, dan praktek ekonomi biaya tinggi,” ujar Hartoyo dalam Sosialisasi Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Makassar, belum lama ini.

Bapertarum Siapkan Rp15 Juta Per PNS Untuk Uang Muka Perumahan

MAKASSAR, FAJAR -- Badan Pertimbangan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), meluncurkan program baru bantuan pembiayaan uang muka rumah bagi PNS. Bapertarum menggandeng sejumlah Bank, untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ini dikatakan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, Mohammad Yasin Kara, saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Bapertarum PNS di Hotel Clarion, kemarin. "Sementara kita gandeng Bank BTN dan Bukopin," ujarnya.

Yasin menjelaskan, Bapertarum memiliki program berbentuk pemberian bantuan uang muka (BUM) dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp15 juta, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 12 tahun 2011.Bantuan tersebut diberikan kepada PNS yang membuka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Pelaksana, dan belum memiliki rumah. Selain itu, syarat lainnya adalah, PNS tersebut telah memiliki masa kerja minimal lima tahun, dan membayar iuran. Pendaftarannya bisa dilakukan melalui web Bapertarum: bapertarum-pns.co.id.

PNS Segera Peroleh Rumah Murah

MAKASSAR, UPEKS- Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) mengadakan Rapat Koordinasi Program Layanan Tabungan Perumahan bagi PNS. Rapat Koordinasi Wilayah Timur ini membahas layanan tabungan perumahan bagi PNS, diikuti 143 Pemerintah Daerah (Pemda) yang berasal dari 10 provinsi dan 133 kabupaten /kota. 

Selain Pemda, kegiatan yang berlangsung di Grand Clarion Hotel Makassar ini, diikuti sekira 200 peserta dari berbagai kalangan seperti pengembang perumahan dari REI, APERSIN, Perum Perumnas, dan lainnya. "Kegiatan ini bertujuan memantapkan program Taperum bagi PNS sebelum disosialisasikan kepada masyarakat luas," kata H Amal Natsir, Asisten Daerah Kesejahteraan Rakyat, yang hadir mewakili Menteri Negara Perumahan Rakyat, Rabu (23/11) kemarin.