Gubuk Liar Sekitar Rel Tanah Abang-Karet Dibongkar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Tbk membongkar pemukiman liar di sekitar rel kereta api Stasiun Tanah Abang hingga Karet, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 21 Desember 2011. Penertiban akan dilakukan terhadap permukiman yang berada hingga empat meter dari rel hingga pukul 16.00 WIB. "Operasi ini secara bertahap akan menertibkan pemukiman liar dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Manggarai," kata pengawas tim penertiban biru PT KA Suyono di lokasi penertiban.

Pemukiman liar di kawasan itu diperkirakan dihuni oleh sekitar 1000 orang dari 600 keluarga. Setelah bersih, jalur itu akan digunakan untuk penghijauan dan memperlancar proyek jalur melingkar (loopline) kereta api Jabodetabek. "Pemukiman liar mengganggu penglihatan masinis ketika bertugas di malam hari."

Investor Daily. JAKARTA – Developer asing diperkirakan kian gencar masuk ke industri properti nasional lantaran ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap bertumbuh. Naiknya peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (investment grade) akan menjadi pendorong pengembang asing berekspansi ke Tanah Air.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengungkapkan, potensi masuknya pengembang asing ke industri properti nasional cukup besar, meskipun saat ini sudah ada beberapa developer asing di Indonesa. “Bisa saja pengembang-pengembang asing masuk ke sini karena ekonomi kita sedang bagus,” ujar dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Kelas Menengah Dipacu Terus Tumbuh

Seputar Indonesia. JAKARTA– Pemerintah berambisi memacu laju pertumbuhan kelas menengah dengan mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru, salah satunya melalui program percepatan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kondisi ekonomi yang positif dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, memunculkan sekitar 7 juta warga kelas menengah baru setiap tahun.Bank Dunia menyebutkan, 56,5% dari 237 juta populasi Indonesia atau sekitar 134 juta kini masuk kategori kelas menengah.

2012, Perumnas Siapkan Properti Komersial

JAKARTA
Perum Perumnas berencana membangun sekitar 15-20 ribu unit properti yang terdiri atas perumahan, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan pada 2012 dengan investasi Rp 1 triliun. Dari total unit yang terbangun, sebesar 30% akan berupa properti komersial.

"Ini bagian dari ekspansi kami tahun depan, yang meliputi kota-kota besar di Indonesia" kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, di Jakarta, pekan lalu.

Pengembang Minta Insentif Bangunan

JAKARTA.
Komisaris Utama Daniland Group Emil Arifin mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah dalam pembangunan kompleks bangunan ramah lingkungan. Emil mencontohkan, pada pembangunan apartemen Woodland Residence yang hemat energi, Daniland Group tidak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah.

"Padahal bantuan pemerintah berupa intensif tentunya akan mendorong pengembang lebih peduli dan mau membuat bangunan yang ramah lingkungan," ujar Emil, akhir pekan lalu.

Peraturan Hunian Berimbang Nyaris Tidak Diterapkan

JAKARTA (Pos Kota)
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazadin Tende Sitepu mengatakan, pemda yang tidak melaksanakan pedoman Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang bisa dikenakan sanksi sesuai UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Paling tidak pemda tersebut dinilai berkinerja buruk jika tidak memperjuangkan pengadaan perumahan bagi warganya. Sebab pengembang memiliki kewajiban melaksanakan hunian berimbang 1:3:6 ( 1 rumah mewah: 3 rumah sedang: dan 6 rumah sederhana) atau sekarang tengah dirubah menjadi 1:2:3 yang pengawasannya dilaksanakan pemda,” katanya di sela-sela acara Uji Publik Rapermenpera tentang Lingkungan Hunian Berimbang yang dilaksanakan Kedeputian Pengembangan Kawasan, Kemenpera, kemarin.

Pemerintah Optimistis Sediakan 100.000 Unit Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengaku optimistis bisa membangun 100.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah Undang-Undang Pengadaan Tanah mulai berlaku pada tahun 2013. Dia mengatakan, rumah tersebut akan didirikan di atas tanah milik negara yang belum diberdayakan.

Asal tahu saja, pembangunan perumahan di atas tanah negara dimungkinkan setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Jumat (16/12/2011). Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan, tanah negara dapat difungsikan menjadi perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

RUU soal pengadaan tanah selesai besok

Bisnis Indonesia. JAKARTA: Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang siap disahkan besok, memberikan alternatif ganti rugi kepada pemilik tanah untuk menjadi pemegang saham dalam proyek pembangunan infrastruktur yang ada di atas lahannya.

Ketua Panja RUU Pengadaan Tanah Taufik Hidayat menuturkan peluang pergantian nilai tanah yang dikonversi menjadi saham dicantumkan dalam RUU agar pemilik tanah dapat menikmati keuntungan jangka panjang atas pembangunan tersebut. “Prinsipnya, UU Tanah nantinya akan memberi peluang agar pemberian ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang yang mungkin saja dapat digunakan secara salah, tetapi adanya pilihan-pilihan lain salah satunya ikut mendapatkan profit menjadi pemegang saham,” ujar Taufik yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Tanah, hari ini.

Diserahkan ke Pasar, Warga Sulit Mendapatkan Rumah

Jakarta, Kompas - Warga miskin sulit mendapatkan rumah karena kepemilikan diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal, seharusnya pemerintah yang memfasilitasi mereka. Dampaknya, warga miskin tinggal di bantaran sungai atau di pinggir rel kereta api.

Marlea (54), warga di Duri Pulo RW 02, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, hanya bisa menghibur diri setelah gubuknya di bantaran rel baru saja digusur aparat. Ia sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Marlea paham bahwa ia tidak berhak tinggal di tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

Insentif untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS - Guna mendorong pembangunan infrastruktur, Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mengusulkan adanya insentif bagi badan usaha milik negara dan swasta yang fokus pada infrastruktur, khususnya infrastruktur perhubungan. ”Maka kami akan mengajukan ke Presiden agar ada insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dan swasta, baik nasional maupun asing,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, seusai rapat koordinasi Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (13/12).

Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Menteri Pertanian Suswono.

BNI Syariah perbesar pembiayaan rumah

Kontan. JAKARTA. PT Bank BNI Syariah akan lebih menggenjot pembiayaan perumahan (Griya Hasanah) tahun depan. Komposisi pembiayaan perumahan yang masih 30% akan ditingkatkan menjadi 40%. “Griya Hasanah akan jadi produk utama yang akan mendominasi pembiayaan di 2012. Masyarakat banyak yang mencari pembiayaan (perumahan) syariah. Pasarnya masih sangat luas,” kata Direktur Utama BNI Syariah Drs.H. Rizqullah Thohuri, Senin (12/12).

Selain di sektor perumahan, BNI Syariah juga menyalurkan pembiayaan ke sektor perdagangan, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Secara umum, pembiayaan BNI syariah terbagi di sektor ritel dan UMKM. Khusus Griya Hasanah termasuk dalam kredit UMKM.

Pembiayaan Hunian Syariah Di Indonesia Masih Besar

Berita Sore. Jakarta ( Berita ) : Potensi pasar pembiayaan hunian syariah di dalam negeri masih besar, karena itu perbankan syariah berlomba-lomba mencari dana baru kepada lembaga keuangan lokal dalam upaya memenuhi permintaan pasar yang besar. Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) kepada pers usai melakukan penandatanganan kerja sama di Jakarta, Rabu [14/12] mengatakan, besarnya permintaan pasar itu karena kebutuhan terhadap perumahan cukup tinggi.

Apalagi tingkat suku bunga kredit bank juga mulai bergerak turun yang mendorong konsumen makin aktif melakukan permintaan kredit pada bank syariah, katanya. Ia menambahkan, kinerja industri perbankan syariah hingga Oktober 2011 telah memiliki aset sebesar Rp123 triliun hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam mendukung pembiayaan perumahan di dalam negeri.

Rumah Susun Pekerja di Batam Segera Diresmikan

JAKARTA, (PRLM).-Para pekerja peserta Jamsostek di Batam pantas bergembira, karena tidak lama lagi akan menikmati fasilitas rumah susun sewa murah dengan fasilitas lengkap. Rumah susun dengan tujuh blok kembar yang dibangun di Kawasan Industri Kabil, rencananya rampung pada 21 Desember ini. "Kontraktor pelaksana pembangunan sudah menyanggupi akan menyelesaikan pembangungan pada tanggal yang disepakati, yakni 21 Desember 2011," kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (14/12).

Sesungguhnya, projek yang peletakan batu pertamanya pada 15 April 2011 itu mengalami kelambatan. Semula, rumah susun itu direncakanan selesai pada 21 November lalu, tetapi karena satu dan lain hal direncanakan selesai Desember ini. "Kami berharap kontraktor bisa menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan kesanggupan yang mereka janjikan," kata Hotbonar seraya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meresmikan rumah susun sewa itu pada Januari 2012. "Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk peresmiannya yang akan dikaitkan dengan kegiatan kepresidenan lainnya," kata Hotbonar.

Kemenpera Siapkan Juklak 3 RPP

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang memfinalisasi tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan menjadi petunjuk pelaksana (juklak) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh mengatakan, dari sejumlah RPP yang ada, Kemenpera hanya mengelompokkannya menjadi empat bagian, yakni RPP pembinaan perumahan dan kawasan permukiman, RPP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta RPP pemupukan dan penyerahan dana, maupun RPP perumahan negara.

Tiga RPP disusun oleh Kemenpera dan satu RPP tentang perumahan negara disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. RPP pembinaan perumahan dan kawasan permukiman serta RPP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sudah selesai, sedangkan RPP pemupukan dan penyerahan dana masih dalam tahap uji publik. Sebelumnya, penyelesaian pembahasan RPP ini mundur dua kali dari target yang ditentukan, yakni pada April dan Agustus tahun 2011 ini.

Penerima Manfaat Perumahan Didominasi Laki-laki

Jawa Pos. JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat harusnya tidak membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Pasalnya, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.

"Saya mendapat laporan, kalau proyek/program yang disusun kebanyakan dinikmati laki-laki. Sedangkan perempuan, lansia, dan anak-anak kurang menerima manfaat terutama dari program yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat," kata Djan Faridz, Senin (12/12).

Penyediaan rusun perlu aturan rinci

JAKARTA Pemerintah diminta untuk membuat kategorisasi pengembang yang berkewajiban menyediakan rusun kelas menengahke bawah sebanyak 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali TVanghanda mengatakan kategori tersebut untuk membedakan pengembang kelas menengah dan pengembang kelas menengah ke atas.

Bayar KPR Tersendat, Bisa Ditanggung Asuransi

Jakarta –Bagi Anda yang telah mengambil kredit rumah (KPR) namun akhirnya tidak mampu bayar karena dipecat dari perusahaan tempat Anda bekerja, tak perlu khawatir.

Pasalnya, kredit KPR yang tersendat tersebut akan menjadi tanggungan asuransi perumahan. Kebijakan ini baru bisa direalisasikan tahun depan.

Kebijakan ini merupakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni dalam tiga rancangan peraturan pemerintah turunan dari UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang akan keluar tahun depan. Salah satu poin-nya adalah soal payung hukum asuransi perumahan bagi konsumen.

Serius...Pembangunan Rusunami Makin Mendesak!

JAKARTA, KOMPAS.com - Intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyediaan rumah saat ini mendesak dilakukan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, diminta lebih serius menyediakan perumahan bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Sengketa pengembang dan konsumen dominan

JAKARTA Pelanggaran peraturan dan etika dalam hubungan pengembang dan konsumen serta pengembang dan pemerintah daerah menjadi masalah dominan yang diterima oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) hingga akhir Oktober tahun ini.

Ketua DPP REI Setyo Maharso mengatakan organisasi itu menerima 33 permasalahan yang tediri dari 22 masalah mengenai anggota REI, sedangkan 11 lainnya adalah menyangkut perusahaan properti yang bukan anggota lembaga tersebut.

BCA Kucurkan Rp2 Triliun Untuk KPR BTN

VIVAnews - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan pinjaman Rp2 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk. Pinjaman ini akan disalurkan BTN dalam bentuk kredit perumahan.

Dalam kerjasama ini, BTN akan mengagunkan tagihan KPR kepada kreditur hingga jatuh tempo pinjaman. Selama pinjaman berlangsung, Bank BTN tetap mengelola administrasi KPR seperti proses penagihan dan pembayaran angsuran. Pinjaman BCA ini dikenakan bunga 7,5 persen.