Pembangunan 6.000 Rumah Sebaiknya Diserahkan ke Daerah

MEDAN (Berita Sore): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Propinsi Sumatera Utara berpendapat, pembangunan 6.000 unit rumah murah di Propinsi Sumut oleh Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu), sebaiknya diserahkan penanganannya ke kabupaten/kota. Pasalnya, Pempropsu tidaklah langsung memiliki rakyat, akan tetapi berada di bawah kekuasaan kabupaten/kota.

Sebelumnya, rencana pembangunan 6.000 unit rumah layak huni yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari program pembangunan 300.000 unit rumah oleh pemerintah pusat itu, sudah dianggarkan Pempropsu dalam R-APBD Propinsi Sumut tahun 2012.

Mebidangro Mulai Memperlihatkan Wujudnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rencana percepatan pembangunan mega proyek Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Sumatera Utara mulai memperlihatkan wujudnya. 

Bahkan untuk mewujudkan Mebidangro Visi 2027, beberapa site plan atau perencanaan bangunan pun sudah dituangkan dalam konsep yang benar-benar modern dan metropolis.

Terkait Rumah Murah, Pemprovsu Diminta Proaktif Pendekatan ke Pemerintah Pusat

Medan, (Analisa). Anggota DPRD Sumut Melizar Latif SE,MM meminta Pemprovsu untuk lebih pro aktif melakukan lobi-lobi atau pendekatan ke Kementerian Perumahan Rakyat, terkait dengan program pemerintah untuk membangun 300 ribu unit rumah murah pada Tahun 2012 ini."Kita minta Pemprovsu agar lebih pro aktif dengan menyiapkan data-data pendukung , agar Sumut mendapat alokasi yang lebih besar dalam hal penyediaan rumah murah ini", kata politisi Pratia Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (23/11) di gedung dewan. 

Melizar mengatakan, Plt Gubsu tidak boleh hanya tinggal diam dalam menyahuti berbagai program yang sudah dan akan dilaksanakan peme-rintah, tetapi harus gencar melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah pusat, agar sumut tidak ketinggalan.

Menpera Berharap Pengadaan Rumah bagi MBR di Sumatera Utara Bisa Diatasi

Medan, (Analisa). Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap agar problem yang melingkupi pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di provinsi Sumatera Utara, bisa teratasi. Sebab terkesan saat ini pembangunan perumahan MBR memang mengalami kendala percepatan atau realisasi.Hal itu dikatakan Menpera Djan Faridz kepada Ketua DPD Realestate Indonesia Sumatera Utara (REI Sumut), Ir Tomi Wistan dan sejumlah pengurus serta anggota DPD-RI Parlindungan Purba saat bertemu di VIP Room Bandara Polonia Medan, Minggu (20/11). Ia menyebutkan, MBR sangat membutuhkan perumahan layak huni di setiap daerah di Indonesia.

Karena itu, ia meminta agar segenap pengusaha properti yang tergabung dalam DPD REI Sumut juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rumah bagi MBR, agar jumlah bakclog (defisit) jumlah rumah nasional yang mencapai sekitar 13 juta unit bisa teratasi secara bertahap.