Gubuk Liar Sekitar Rel Tanah Abang-Karet Dibongkar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Tbk membongkar pemukiman liar di sekitar rel kereta api Stasiun Tanah Abang hingga Karet, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 21 Desember 2011. Penertiban akan dilakukan terhadap permukiman yang berada hingga empat meter dari rel hingga pukul 16.00 WIB. "Operasi ini secara bertahap akan menertibkan pemukiman liar dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Manggarai," kata pengawas tim penertiban biru PT KA Suyono di lokasi penertiban.

Pemukiman liar di kawasan itu diperkirakan dihuni oleh sekitar 1000 orang dari 600 keluarga. Setelah bersih, jalur itu akan digunakan untuk penghijauan dan memperlancar proyek jalur melingkar (loopline) kereta api Jabodetabek. "Pemukiman liar mengganggu penglihatan masinis ketika bertugas di malam hari."

Investor Daily. JAKARTA – Developer asing diperkirakan kian gencar masuk ke industri properti nasional lantaran ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap bertumbuh. Naiknya peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (investment grade) akan menjadi pendorong pengembang asing berekspansi ke Tanah Air.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengungkapkan, potensi masuknya pengembang asing ke industri properti nasional cukup besar, meskipun saat ini sudah ada beberapa developer asing di Indonesa. “Bisa saja pengembang-pengembang asing masuk ke sini karena ekonomi kita sedang bagus,” ujar dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Kelas Menengah Dipacu Terus Tumbuh

Seputar Indonesia. JAKARTA– Pemerintah berambisi memacu laju pertumbuhan kelas menengah dengan mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru, salah satunya melalui program percepatan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kondisi ekonomi yang positif dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, memunculkan sekitar 7 juta warga kelas menengah baru setiap tahun.Bank Dunia menyebutkan, 56,5% dari 237 juta populasi Indonesia atau sekitar 134 juta kini masuk kategori kelas menengah.

Bank Jateng dan Jamsostek Salurkan Uang Muka Perumahan

SEMARANG, (TubasMedia.Com) – Bertempat di Kantor PT Jamsostek Semarang, baru-baru ini Bank Jateng dan PT Jamsostek menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyalurkan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) bagi para pekerja di wilayah Jawa Tengah.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari langkah Bank Jateng beberapa waktu lalu yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) dengan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera, yang didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM).

2012, Perumnas Siapkan Properti Komersial

JAKARTA
Perum Perumnas berencana membangun sekitar 15-20 ribu unit properti yang terdiri atas perumahan, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan pada 2012 dengan investasi Rp 1 triliun. Dari total unit yang terbangun, sebesar 30% akan berupa properti komersial.

"Ini bagian dari ekspansi kami tahun depan, yang meliputi kota-kota besar di Indonesia" kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, di Jakarta, pekan lalu.

Pengembang Minta Insentif Bangunan

JAKARTA.
Komisaris Utama Daniland Group Emil Arifin mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah dalam pembangunan kompleks bangunan ramah lingkungan. Emil mencontohkan, pada pembangunan apartemen Woodland Residence yang hemat energi, Daniland Group tidak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah.

"Padahal bantuan pemerintah berupa intensif tentunya akan mendorong pengembang lebih peduli dan mau membuat bangunan yang ramah lingkungan," ujar Emil, akhir pekan lalu.

TEMPO, Lumajang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko, mengatakan pengerjaan proyek rumah susun sederhana sistem sewa (rusunawa) di Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, dihentikan sementara. ”Ada keluhan dari warga di sekitar proyek karena tembok rumah mereka retak-retak karena getaran pemasangan tiang pancang,” ujarnya, Senin, 19 Desember 2011.

Menurut Nugroho, keretakan yang terjadi pada rumah warga karena pemasangan tiang pancang menggunakan jack hammer jenis compaq. Rumah yang mengalami kerusakan terutama yang jaraknya jauh dari proyek. Namun tingkat kerusakan pada rumah warga tidak terlalu parah dan tidak perlu dilakukan renovasi. Rumah dengan sistem fondasi yang kuat tidak mengalami keretakan.

Tidak Dapat Jatah ‘Bedah Rumah’, Warga Pulau Sebira Kecewa

PULAU SEBIRA (Pos Kota)
Warga Pulau Sebira, Kepulauan Seribu Utara, mengaku kecewa karena tidak ada satupun warga di pulau tersebut rumahnya mendapat jatah Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Rumah Tak Laik Huni ‘Bedah Rumah’ dari Kementrian Perumahan rakayat (Kamenpera) Tahun 2011.

Padahal warga Pulau Sebira RW 03 Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, merasa sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Maksimalkan KPR FLPP, Bank Riau Kepri Besinergi dengan Tiga Lembaga

Riauterini-PEKANBARU

Guna mempercepat program Perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Bank Riau Kepri mensinegikan 3 lembaga yaitu: Bank Riau Kepri, Jamsostek, dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan menggunnakan skim kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Bank Riau Kepri melalui Direktur Kredit dan Syariah, H. Ruslan Malik beserta Jamsostek Pekanbaru yang diwakili oleh pempinannya, Adjat Sudradjat melakukan sosialisasi program pembiayaan perumahan kepada beberapa perwakilan perusahaan besar dan menengah, utuk memfasilitasi KPR bagi karyawannya, maupun untuk kredit konstruksi bagi developer, pada hari Minggu (18/12), di Furaya Hotel Pekanbaru.

Peraturan Hunian Berimbang Nyaris Tidak Diterapkan

JAKARTA (Pos Kota)
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazadin Tende Sitepu mengatakan, pemda yang tidak melaksanakan pedoman Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang bisa dikenakan sanksi sesuai UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Paling tidak pemda tersebut dinilai berkinerja buruk jika tidak memperjuangkan pengadaan perumahan bagi warganya. Sebab pengembang memiliki kewajiban melaksanakan hunian berimbang 1:3:6 ( 1 rumah mewah: 3 rumah sedang: dan 6 rumah sederhana) atau sekarang tengah dirubah menjadi 1:2:3 yang pengawasannya dilaksanakan pemda,” katanya di sela-sela acara Uji Publik Rapermenpera tentang Lingkungan Hunian Berimbang yang dilaksanakan Kedeputian Pengembangan Kawasan, Kemenpera, kemarin.

Pemerintah Optimistis Sediakan 100.000 Unit Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengaku optimistis bisa membangun 100.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah Undang-Undang Pengadaan Tanah mulai berlaku pada tahun 2013. Dia mengatakan, rumah tersebut akan didirikan di atas tanah milik negara yang belum diberdayakan.

Asal tahu saja, pembangunan perumahan di atas tanah negara dimungkinkan setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Jumat (16/12/2011). Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan, tanah negara dapat difungsikan menjadi perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pidanakan Developer Nakal

Indopos. TANGSEL-
Akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel bertindak tegas. Pasalnya, 96 pengembang perumahan yang ada di wilayah itu belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bakal dipidanakan. Ancaman pidana itu akan direalisasikan awal 2012 mendatang bila para developer itu tak juga menyerahkan kewajibannya.Saat ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD); Dinas Tata Kota, Perumahan dan Pemukiman (TKPP) serta Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa tengah membentuk tim guna mengejar para pengemplang fasos dan fasum tersebut.

RUU soal pengadaan tanah selesai besok

Bisnis Indonesia. JAKARTA: Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang siap disahkan besok, memberikan alternatif ganti rugi kepada pemilik tanah untuk menjadi pemegang saham dalam proyek pembangunan infrastruktur yang ada di atas lahannya.

Ketua Panja RUU Pengadaan Tanah Taufik Hidayat menuturkan peluang pergantian nilai tanah yang dikonversi menjadi saham dicantumkan dalam RUU agar pemilik tanah dapat menikmati keuntungan jangka panjang atas pembangunan tersebut. “Prinsipnya, UU Tanah nantinya akan memberi peluang agar pemberian ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang yang mungkin saja dapat digunakan secara salah, tetapi adanya pilihan-pilihan lain salah satunya ikut mendapatkan profit menjadi pemegang saham,” ujar Taufik yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Tanah, hari ini.

Pembangunan 6.000 Rumah Sebaiknya Diserahkan ke Daerah

MEDAN (Berita Sore): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Propinsi Sumatera Utara berpendapat, pembangunan 6.000 unit rumah murah di Propinsi Sumut oleh Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu), sebaiknya diserahkan penanganannya ke kabupaten/kota. Pasalnya, Pempropsu tidaklah langsung memiliki rakyat, akan tetapi berada di bawah kekuasaan kabupaten/kota.

Sebelumnya, rencana pembangunan 6.000 unit rumah layak huni yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari program pembangunan 300.000 unit rumah oleh pemerintah pusat itu, sudah dianggarkan Pempropsu dalam R-APBD Propinsi Sumut tahun 2012.

Bedah 500 Rumah Tidak Layak Huni

GRESIK, KOMPAS.com- Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kabupaten Gresik direnovasi oleh TNI. Komandan Komando Distrik Militer 0817 Gresik Letnan Kolonel Arhanud Eko Wibowo Kuspriyanto, Jumat (16/11/20211), menjelaskan, kegiatan bedah rumah itu diprioritaskan bagi keluarga tidak mampu terutama janda-janda.

Rumah yang akan dipugar telah disurvei dulu. Setelah itu membantu perenovasian rumah. "Paling tidak nanti tidak khawatir lagi ada ular masuk rumah," tuturnya.

Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) di Jepara Bermasalah

JEPARA, KOMPAS.com - Pengelola rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jepara, Jawa Tengah, mengaku mengalami berbagai permasalahan yang cukup komplek di rusunawa dengan tingkat hunian terlaris dan terlaku di Jawa Tengah tersebut. Rusunawa Jepara ternyata bermasalah, baik dari segi teknis, sosial, maupun anggaran.

Demikian diungkapkan salah seorang pengelola rusunawa tersebut, Hadi S, dalam surat laporannya ke Kompas.com, Jumat (16/12/2011). Hadi mengungkapkan, sampai hari ini mengelola 2 twin blok rusunawa tersebut, yaitu Blok A bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (pusat) dengan kontraktor PT Tata Bumi Raya baru, dan Blok B bantuan dari Kementrian PU dengan kontraktor PT Waskita Karya, masalah-masalah tersebut datang susul-menyusul.

Diserahkan ke Pasar, Warga Sulit Mendapatkan Rumah

Jakarta, Kompas - Warga miskin sulit mendapatkan rumah karena kepemilikan diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal, seharusnya pemerintah yang memfasilitasi mereka. Dampaknya, warga miskin tinggal di bantaran sungai atau di pinggir rel kereta api.

Marlea (54), warga di Duri Pulo RW 02, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, hanya bisa menghibur diri setelah gubuknya di bantaran rel baru saja digusur aparat. Ia sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Marlea paham bahwa ia tidak berhak tinggal di tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.

Insentif untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS - Guna mendorong pembangunan infrastruktur, Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mengusulkan adanya insentif bagi badan usaha milik negara dan swasta yang fokus pada infrastruktur, khususnya infrastruktur perhubungan. ”Maka kami akan mengajukan ke Presiden agar ada insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dan swasta, baik nasional maupun asing,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, seusai rapat koordinasi Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (13/12).

Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Menteri Pertanian Suswono.

Penyaluran KPR Bank Umum Tumbuh 50,32 %

MAKASSAR, UPEKS--Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan Bank umum di wilayah Kerja Bank Indonesia Makassar, hingga periode Oktober 2011 mencapai Rp1,3 triliun atau tumbuh sebesar 54,35% dari tahun 2010.

Menurut Peneliti Ekonomi Muda Senior Indrayana Judana mengatakan, peningkatan penyaluran tersebut didorong dari besarnya antusias masyarakat dalam mengajukan kredit pembiayaan rumah hunian. "Peningkatan penyaluran pembiayaan rumah hunian merupakan komitmen dalam memberi kemudahan masyarakat untuk memeiliki rumah tinggal, yang juga merupakan komitmen perbankan dalam mendorong laju perekonomian di Sulsel. Dan juga bukti bahwa perekonomian di Sulsel semakin membaik," ujarnya, belum lama ini.

Pemerintah Perlu Dorong Pihak Swasta Minimalkan Permukiman Kumuh

MAKASSAR, KOMPAS.com — Pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Basir Syam, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi meminimalkan permukiman kumuh. "Untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, maka yang mendesak harus diminimalisasi adalah permukiman kumuh," kata Basir di Makassar, Selasa (13/12/2011).

Menurut dia, dalam mengatasi salah satu persoalan yang mendesak tersebut, pihak pemerintah kota (pemkot) harus mampu mendorong mitra swasta menciptakan permukiman yang layak huni.

Luas Kawasan Kumuh Balikpapan 90 Hektare

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Sebagai kota besar, Balikpapan juga tak luput dari permukiman kumuh, alias tak tertata. Berdasarkan data Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), total luas kawasan kumuh di Balikpapan sekitar 90 hektare, dibanding total luas Balikpapan yang mencapai 503 Km persegi. Menurut Kepala DTKP, Fachruddin Harami, kawasan kumuh tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Balikpapan. "Di tiap kecamatan ada. Kebanyakan yang berlokasi di pesisir, perbukitan, maupun lereng," jelas Fachruddin.

Contoh pemukiman kumuh di Kecamatan Balikapapan Selatan misalnya. Beberapa perumahan di pesisir pantai seperti di sekitar Pasar Klandasan, Markoni serta Sepinggan. Fachruddin mengaku DTKP masih melakukan identifikasi terkait kawasan kumuh tersebut sebelum ditetapkan melalui SK Walikota. Hasil identifikasi sementara, kawasan kumuh tersebut tersebar di 12 keluarahan.

BNI Syariah perbesar pembiayaan rumah

Kontan. JAKARTA. PT Bank BNI Syariah akan lebih menggenjot pembiayaan perumahan (Griya Hasanah) tahun depan. Komposisi pembiayaan perumahan yang masih 30% akan ditingkatkan menjadi 40%. “Griya Hasanah akan jadi produk utama yang akan mendominasi pembiayaan di 2012. Masyarakat banyak yang mencari pembiayaan (perumahan) syariah. Pasarnya masih sangat luas,” kata Direktur Utama BNI Syariah Drs.H. Rizqullah Thohuri, Senin (12/12).

Selain di sektor perumahan, BNI Syariah juga menyalurkan pembiayaan ke sektor perdagangan, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Secara umum, pembiayaan BNI syariah terbagi di sektor ritel dan UMKM. Khusus Griya Hasanah termasuk dalam kredit UMKM.

Pembiayaan Hunian Syariah Di Indonesia Masih Besar

Berita Sore. Jakarta ( Berita ) : Potensi pasar pembiayaan hunian syariah di dalam negeri masih besar, karena itu perbankan syariah berlomba-lomba mencari dana baru kepada lembaga keuangan lokal dalam upaya memenuhi permintaan pasar yang besar. Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) kepada pers usai melakukan penandatanganan kerja sama di Jakarta, Rabu [14/12] mengatakan, besarnya permintaan pasar itu karena kebutuhan terhadap perumahan cukup tinggi.

Apalagi tingkat suku bunga kredit bank juga mulai bergerak turun yang mendorong konsumen makin aktif melakukan permintaan kredit pada bank syariah, katanya. Ia menambahkan, kinerja industri perbankan syariah hingga Oktober 2011 telah memiliki aset sebesar Rp123 triliun hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam mendukung pembiayaan perumahan di dalam negeri.

Rumah Susun Pekerja di Batam Segera Diresmikan

JAKARTA, (PRLM).-Para pekerja peserta Jamsostek di Batam pantas bergembira, karena tidak lama lagi akan menikmati fasilitas rumah susun sewa murah dengan fasilitas lengkap. Rumah susun dengan tujuh blok kembar yang dibangun di Kawasan Industri Kabil, rencananya rampung pada 21 Desember ini. "Kontraktor pelaksana pembangunan sudah menyanggupi akan menyelesaikan pembangungan pada tanggal yang disepakati, yakni 21 Desember 2011," kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (14/12).

Sesungguhnya, projek yang peletakan batu pertamanya pada 15 April 2011 itu mengalami kelambatan. Semula, rumah susun itu direncakanan selesai pada 21 November lalu, tetapi karena satu dan lain hal direncanakan selesai Desember ini. "Kami berharap kontraktor bisa menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan kesanggupan yang mereka janjikan," kata Hotbonar seraya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meresmikan rumah susun sewa itu pada Januari 2012. "Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk peresmiannya yang akan dikaitkan dengan kegiatan kepresidenan lainnya," kata Hotbonar.

Harga Ideal Rusunami Rp 200 Juta

KOMPAS.com - Bagi pengembang, harga rumah susun hak milik atau rusunami yang hanya Rp 144 juta dianggap kurang menarik. Jangan heran bila pengembang enggan menjalankan program pemerintah untuk menambah jumlah rusunami.

Apalagi, harga itu sejak 2007 lalu hingga saat ini belum ada penyesuaian. Sementara harga bahan bangunan tiap tahun cenderung mengalami kenaikan seiring laju inflasi.

Tolak Rusunawa, 1.000 Warga Blitar Gelar Istighosah

DetikSurabaya. Blitar - Lebih dari 1.000 warga lingkungan Dawuhan Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar, menggelar istighosah di lokasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Kali Brantas Kota Blitar.

Istighosah dilakukan sebagai bentuk protes penolakan atas pembangunan rusunawa yang dinilai sarat muatan kepentingan tanpa menghiraukan dampak lingkungan dan dampak sosial. Dalam istighosah tersebut beberapa ulama turut hadir. Salah satunya KH Khalim Zahid yang juga pimpinan PCNU Kota Blitar. Para ulama menyatakan mendukung sikap warga untuk menolak pembangunan rusunawa.

Kemenpera Siapkan Juklak 3 RPP

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang memfinalisasi tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan menjadi petunjuk pelaksana (juklak) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh mengatakan, dari sejumlah RPP yang ada, Kemenpera hanya mengelompokkannya menjadi empat bagian, yakni RPP pembinaan perumahan dan kawasan permukiman, RPP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta RPP pemupukan dan penyerahan dana, maupun RPP perumahan negara.

Tiga RPP disusun oleh Kemenpera dan satu RPP tentang perumahan negara disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. RPP pembinaan perumahan dan kawasan permukiman serta RPP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sudah selesai, sedangkan RPP pemupukan dan penyerahan dana masih dalam tahap uji publik. Sebelumnya, penyelesaian pembahasan RPP ini mundur dua kali dari target yang ditentukan, yakni pada April dan Agustus tahun 2011 ini.

Penerima Manfaat Perumahan Didominasi Laki-laki

Jawa Pos. JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat harusnya tidak membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Pasalnya, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.

"Saya mendapat laporan, kalau proyek/program yang disusun kebanyakan dinikmati laki-laki. Sedangkan perempuan, lansia, dan anak-anak kurang menerima manfaat terutama dari program yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat," kata Djan Faridz, Senin (12/12).

Penyediaan rusun perlu aturan rinci

JAKARTA Pemerintah diminta untuk membuat kategorisasi pengembang yang berkewajiban menyediakan rusun kelas menengahke bawah sebanyak 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali TVanghanda mengatakan kategori tersebut untuk membedakan pengembang kelas menengah dan pengembang kelas menengah ke atas.

Bayar KPR Tersendat, Bisa Ditanggung Asuransi

Jakarta –Bagi Anda yang telah mengambil kredit rumah (KPR) namun akhirnya tidak mampu bayar karena dipecat dari perusahaan tempat Anda bekerja, tak perlu khawatir.

Pasalnya, kredit KPR yang tersendat tersebut akan menjadi tanggungan asuransi perumahan. Kebijakan ini baru bisa direalisasikan tahun depan.

Kebijakan ini merupakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni dalam tiga rancangan peraturan pemerintah turunan dari UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang akan keluar tahun depan. Salah satu poin-nya adalah soal payung hukum asuransi perumahan bagi konsumen.

Mebidangro Mulai Memperlihatkan Wujudnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rencana percepatan pembangunan mega proyek Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Sumatera Utara mulai memperlihatkan wujudnya. 

Bahkan untuk mewujudkan Mebidangro Visi 2027, beberapa site plan atau perencanaan bangunan pun sudah dituangkan dalam konsep yang benar-benar modern dan metropolis.

Serius...Pembangunan Rusunami Makin Mendesak!

JAKARTA, KOMPAS.com - Intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyediaan rumah saat ini mendesak dilakukan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, diminta lebih serius menyediakan perumahan bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Sengketa pengembang dan konsumen dominan

JAKARTA Pelanggaran peraturan dan etika dalam hubungan pengembang dan konsumen serta pengembang dan pemerintah daerah menjadi masalah dominan yang diterima oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) hingga akhir Oktober tahun ini.

Ketua DPP REI Setyo Maharso mengatakan organisasi itu menerima 33 permasalahan yang tediri dari 22 masalah mengenai anggota REI, sedangkan 11 lainnya adalah menyangkut perusahaan properti yang bukan anggota lembaga tersebut.

BCA Kucurkan Rp2 Triliun Untuk KPR BTN

VIVAnews - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan pinjaman Rp2 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk. Pinjaman ini akan disalurkan BTN dalam bentuk kredit perumahan.

Dalam kerjasama ini, BTN akan mengagunkan tagihan KPR kepada kreditur hingga jatuh tempo pinjaman. Selama pinjaman berlangsung, Bank BTN tetap mengelola administrasi KPR seperti proses penagihan dan pembayaran angsuran. Pinjaman BCA ini dikenakan bunga 7,5 persen.

Bantaran Kali Ciliwung Akan Dibangun Rusunawa

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) segera melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan rumah susun sedrhana sewa (rusunawa) di bantaran Kali Ciliwung (Jakarta) pada awal 2012. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, Kemenpera siap melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemancangan tiang rusunawa pada awal Januari 2012. Sejak ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menpera, beberapa waktu lalu, ia memang mendapat tugas khusus untuk menyelesaikan masalah perumahan yang cukup padat di sepanjang Kali Ciliwung.

Persoalan perumahan yang cukup padat dan permukiman liar di sekitar Kali Ciliwung sudah terjadi sejak lama. Jadi, memang memerlukan penanganan khusus dari pemerintah. Menurut Djan Faridz, Kemenpera pada rapat koordinasi dengan Wakil Presiden Boediono juga telah melakukan kajian mengenai program tersebut. Apalagi masalah perumahan di bantaran Kali Ciliwung merupakan persoalan klasik yang terjadi di ibu kota Jakarta.

Tak Sesuai, Masyarakat Pertanyakan Rumah Tidak Layak Huni

PONTIANAK POST – Banyak masyarakat yang mengeluhkan perbaikan rumah tidak layak huni. Baik kualitasnya maupun ketidaksesuaian kebutuhan dan barang yang diberikan pada masyarakat. Hal itu diakui Wali Kota Pontianak Sutarmidji. “Saya juga mendapat keluhan perbaikan rumah layak huni,” ungkapnya.Namun Sutarmidji membantah perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan Pemkot Pontianak bermasalah. Dia menjelaskan, program tersebut ada dua, dari Pemkot Pontianak dan yang langsung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perumahan Rakyat. “Yang mana bermasalah, karena programnya ada dua,” ucapnya.

Dia memastikan program yang dilakukan Pemkot dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak ada penyimpangan. Keluhan yang ada, kata dia, program dari Kementrian Perumahan Rakyat. “Kalau yang bersumber dari APBD pelaksanaannya ditangani kelurahan dengan timnya. Itu saya pastikan tidak ada penyimpangan,” tegasnya. Sementara program RTH dari pusat dilaksanakan pihak ketiga. Untuk itu, Sutarmidji akan memanggil pelaksana tersebut dan menanyakan banyaknya keluhan masyarakat. Jika terbukti banyak yang tidak sesuai spesifikasi dengan pembangunan, dia meminta masyarakat menolaknya. “Kalau terbukti tidak benar saya minta masyarakat tolak saja. Sayang uangnya, kasihan masyarakat,” tuturnya.

Harga Rusunami Naik, Pemerintah Berikan Bantuan Uang Muka

JAKARTA--MICOM: Pemerintah berencana memberikan subsidi atau bantuan uang muka apabila tetap terjadi penaikan harga rumah susun sederhana milik (rusunami). "Misalkan tetap terjadi kenaikan harga rusunami, yang pasti kami ingin MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tetap dapat mengangsurnya dalam jumlah yang sama seperti sekarang," ujar Asisten Deputi Fasilitasi dan Pembiayaan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Didi Sunardi.

Didi mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga unit rusunami, pihaknya tengah mengkaji skim rekayasa pembiayan untuk membantu MBR memiliki unit rusunami.

Warga Sekitar Bantaran Sungai Ditawarkan Rusunawa

BOGOR, (PRLM).- Desakan relokasi bagi warga yang tinggal di tebingan/bantaran sungai mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Asisten Daerah Bidang Kemasyarakatan, Edgar Suratman yang dikonfirmasi, Minggu (4/12) membenarkan jika relokasi merupakan jalan satu-satunya untuk melindungi ribuan warga yang tinggal di tebingan/bantaran sungai dan terancam bencana longsor.

"Memang lebih baik lagi jika mereka direlokasi. Sebab, tempat mereka tinggal sekarang cukup membahayakan. Namun, relokasi tidak bisa begitu saja dilakukan. Selain membutuhkan perencanaan yang matang karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, kesiapan warga untuk direlokasi juga menjadi pertimbangan kami," ujar Edgar.

Dua Blok di Rusunawa Baru untuk Keluarga Miskin

KLATEN, suaramerdeka.com - Kelurga miskin (gakin) dan keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Klaten mendapatkan prioritas menghuni dua blok rumah susun sewa (rusunawa) yang akan dibangun. Di rusun yang dibangun pemerintah pusat itu warga mendapatkan alokasi 99 unit kamar beserta fasilitasnya.

Menurut Kasubid Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Klaten, Sugeng Santosa rusun itu nantinya dimanfaatkan dengan sistem sewa per bulan. "Keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu mendapatkan prioritas," jelasnya, Jumat (2/12), saat sosialisasi rencana pembangunan rusunawa di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

REI Perjuangkan PSU Rumah Murah

Padang Ekspres. Padang, Padek—Badan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (BPD REI) Sumbar akan memperjuangkan, agar semua daerah pengembangan rumah sejahtera tapak (RST) di Sumbar, mendapatkan anggaran prasarana dan sarana umum (PSU) dari pemerintah.

Hal itu mendesak, karena banyak jalan dan saluran air di kawasan perumahan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memadai. Jika itu dibiarkan, maka berakibat pada kumuhnya kawasan perumahan masyarakat ekonomi lemah. “Jadi, dibutuhkan peran pemerintah membantunya lewat pendanaan PSU sehingga jalan di kawasan perumahan murah di Sumbar diaspal dan dibantu pembangunan saluran airnya agar tidak kumuh,” ujar Ketua BPD REI Sumbar Alkudri, kemarin (28/11).

Pemerintah Diminta Dukung Pembangunan Rumah Sejahtera

MAKASSAR,UPEKS--Pemerintah daerah diminta mendukung pembangunan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik melalui kemudahan dalam perizinan maupun dukungan penyediaan (PSU). Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo terkait masih banyaknya kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Menurutnya, salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR adalah, belum optimalnya sistem pendukung kebijakan pembiayaan, seperti kebijakan yang terkait dengan insentif pajak. “Selain itu juga pasaar perumahan yang belum efisien yang ditandai oleh belum adanya pembakuan perijinan pembangunan, dan praktek ekonomi biaya tinggi,” ujar Hartoyo dalam Sosialisasi Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Makassar, belum lama ini.

Dikhawatirkan, Bali Terus "Dilahap" Bangunan Tinggi

DENPASAR, KOMPAS.com - Bendahara Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Ida Dewa Gede Ngurah Swastha mengusulkan bangunan dengan ketinggian di atas 15 meter penerapannya hanya boleh pada gedung-gedung fasilitas publik. Namun, hal tersebut pun harus ditegaskan dalam Perda RTRW agar jangan sampai disalahgunakan.

"Saya rasa ini sebagai jalan tengah agar tidak ’gontok-gontokan’ terus pada polemik aturan ketinggian bangunan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali," kata Dewa Swastha, di Denpasar, Senin (28/11/2011) kemarin.

Perumahan Swadaya Perlu Standarisasi

Koran Jakarta. JAKARTA - Pemerintah perlu menyusun panduan standarisasi kompetensi kerja bagi tenaga pendamping masyarakat. Panduan ini diperlukan untuk menghasilkan tenaga pendamping yang bersertifikat dengan tugas utama mendampingi masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya.

Iskandar Saleh, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) mengatakan standarisasi kompetensi tersebut didasarkan atas kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan. "Saat ini belum tersedia suatu standar kompetensi kerja secara nasional untuk tenaga pendamping masyarakat (TPM) bidang perumahan swadaya. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun panduan kompetensi kerja tersebut," kata Iskandar di Jakarta, pekan lalu.

REI Usulkan Rumah Tipe 21 Khusus Jabodetabek

Investor Daily JAKARTA – Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan rumah sejahtera tapak tipe 21-22 hanya dibangun khusus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Harga lahan yang sudah mahal di Jakarta dan sekitarnya membuat pengembang kesulitan membangun rumah tipe 36 seharga Rp 70 juta per unit.

Wakil Ketua Umum REI Reddy Hartadji mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar ketentuan rumah sejahtera tapak tipe 21-22 khusus Jabodetabek bisa tercantum dalam peraturan pemerintah (PP). “Ini bertujuan agar pengembang tetap membangun rumah sejahtera tapak di Ibu Kota dan sekitarnya. Untuk mengurangi backlog yang sudah mencapai 13,6 juta,” ujar Reddy di Jakarta, belum lama ini.

Arsitektur Lokal Lebih Teruji Ketimbang Modern?

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah Agung Dwiyanto mengatakan, arsitektur lokal yang kaya nilai-nilai kearifan lokal lebih teruji karena telah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Para leluhur telah melakukan serangkaian proses rancang bangun hunian secara trial and error sampai mendapatkan bentuk hunian paling pas dan nyaman dengan kondisi di wilayah setempat.

"Bangunan tradisional dengan arsitektural yang kaya kearifan lokal diwariskan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu, artinya bentuk dan kenyamanannya sudah teruji oleh zaman," katanya di Semarang, Selasa (29/11/2011, menanggapi maraknya bangunan berarsitektur modern pada seminar "Konsep Green Building pada Desain dan Pengelolaan Bangunan: Menuju Trend High Building performance" di Unika Soegijapranata Semarang.

Bapertarum Siapkan Rp15 Juta Per PNS Untuk Uang Muka Perumahan

MAKASSAR, FAJAR -- Badan Pertimbangan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), meluncurkan program baru bantuan pembiayaan uang muka rumah bagi PNS. Bapertarum menggandeng sejumlah Bank, untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ini dikatakan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, Mohammad Yasin Kara, saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Bapertarum PNS di Hotel Clarion, kemarin. "Sementara kita gandeng Bank BTN dan Bukopin," ujarnya.

Yasin menjelaskan, Bapertarum memiliki program berbentuk pemberian bantuan uang muka (BUM) dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp15 juta, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 12 tahun 2011.Bantuan tersebut diberikan kepada PNS yang membuka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Pelaksana, dan belum memiliki rumah. Selain itu, syarat lainnya adalah, PNS tersebut telah memiliki masa kerja minimal lima tahun, dan membayar iuran. Pendaftarannya bisa dilakukan melalui web Bapertarum: bapertarum-pns.co.id.

GBCI Siapkan Konferensi & Pameran Bangunan Hijau

Bisnis Indonesia. JAKARTA: Green Building Council Indonesia (GBCI) akan menggelar GreenRight Conference & Expo "Adapt to Sustain" pada April 2012 menyusul tingginya kesadaran berbagai pihak dan masyarakat akan pengaruh global warming terhadap kelestarian bumi pada beberapa tahun belakangan ini.

Naning Adiwoso, Chairperson GBCI mengatakan pada acara tersebut pihaknya akan memperlihatkan informasi secara menyeluruh tentang bangunan berkonsep hijau. "Harapan ke depan konsep greenship ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pengembang tetapi juga masyarakat dalam merencanakan bangunan tempat tinggalnya. Tentu, ini membutuhkan kepeduliaan yang tinggi seluruh pihak untuk terus melestarikan bumi agar layak menjadi hunian bagi generasi di masa datang," kata Naning seperti dikutip dalam release yang diterima Bisnis, hari ini.

Terkait Rumah Murah, Pemprovsu Diminta Proaktif Pendekatan ke Pemerintah Pusat

Medan, (Analisa). Anggota DPRD Sumut Melizar Latif SE,MM meminta Pemprovsu untuk lebih pro aktif melakukan lobi-lobi atau pendekatan ke Kementerian Perumahan Rakyat, terkait dengan program pemerintah untuk membangun 300 ribu unit rumah murah pada Tahun 2012 ini."Kita minta Pemprovsu agar lebih pro aktif dengan menyiapkan data-data pendukung , agar Sumut mendapat alokasi yang lebih besar dalam hal penyediaan rumah murah ini", kata politisi Pratia Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (23/11) di gedung dewan. 

Melizar mengatakan, Plt Gubsu tidak boleh hanya tinggal diam dalam menyahuti berbagai program yang sudah dan akan dilaksanakan peme-rintah, tetapi harus gencar melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah pusat, agar sumut tidak ketinggalan.

Tiga kota siap rilis perda RTRW

Bisnis Indonesia. JAKARTA: Tiga kota siap menerbitkan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Tata Wilayah pada akhir 2011 setelah melalui tahap persetujuan substansi di Kementerian PU.

Ketiga kota itu ialah Solok, Sumatera Barat; Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darusalam; dan Cimahi, Jawa Barat. Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU Joessair Lubis mengingatkan agar kota yang akan menerbitkan perda tersebut memiliki komitmen untuk mengimplementasikan RTRW tersebut.“Dalam tindak pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang,” ujarnya seperti dikutip dari Kementerian Pekerjaan Umum, hari ini.

Buruan...Ini Saatnya Minta Potongan Bunga KPR!

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisa jadi, Anda satu dari sekian ribu nasabah bank yang mengeluh atau setidaknya menyadari cicilan kredit rumah Anda tidak kunjung turun. Padahal, suku bunga untuk kredit pemilikan rumah (KPR) baru saat ini sudah berselisih lumayan jauh dari suku bunga saat Anda dulu mengambil KPR.

Tapi, keluhan tinggallah keluhan. Lantaran bank tidak menurunkan bunga KPR lama, Anda mau tak mau, suka tidak suka, tetap harus membayar cicilan tersebut saban bulan. Wahyu, sebut saja demikian, tak begitu gampang menyerah. Melihat suku bunga yang sudah turun banyak, ia mengajukan surat permohonan ke bank agar bunga kredit rumahnya diturunkan. Apalagi, cicilan KPR itu sudah berjalan selama lima tahun lebih.

75 Blok Rusun Tampung 30 Ribu Warga Ciliwung

JAKARTA (Pos Kota) – Sebanyak 30 ribu warga saat ini ditengarai tinggal di bantaran Kali Ciliwung. DPRD DKI Jakarta setuju warga tersebut dilokalisir. Diperlukan sekitar 75 blok Rumah Susun (Rusun) untuk menampung warga tersebut. “Dewan setuju warga di bantaran kali tersebut dipindahkan. Tapi mereka harus ditampung di rumah susun (Rusun). Bila satu keluarga terdiri minimal empat orang maka menampung 30 ribu warga tersebut hanya membutuhkan 75 Blok Rusun. Tidak terlalu banyak,”kata Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Menurut Inggard, rusun untuk menampung warga tersebut harus berada tidak jauh dari aktifitas warga setempat. “Lokasinya jangan terlalu jauh. Kalau bias tidak jauh dari tempat tinggal mereka,”katanya.Inggard mengatakan, bila jauh dari aktifitas selama ini maka dikhawatirkan warga setempat bakal bertambah miskin.

PNS Segera Peroleh Rumah Murah

MAKASSAR, UPEKS- Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) mengadakan Rapat Koordinasi Program Layanan Tabungan Perumahan bagi PNS. Rapat Koordinasi Wilayah Timur ini membahas layanan tabungan perumahan bagi PNS, diikuti 143 Pemerintah Daerah (Pemda) yang berasal dari 10 provinsi dan 133 kabupaten /kota. 

Selain Pemda, kegiatan yang berlangsung di Grand Clarion Hotel Makassar ini, diikuti sekira 200 peserta dari berbagai kalangan seperti pengembang perumahan dari REI, APERSIN, Perum Perumnas, dan lainnya. "Kegiatan ini bertujuan memantapkan program Taperum bagi PNS sebelum disosialisasikan kepada masyarakat luas," kata H Amal Natsir, Asisten Daerah Kesejahteraan Rakyat, yang hadir mewakili Menteri Negara Perumahan Rakyat, Rabu (23/11) kemarin. 

Menpera Berharap Pengadaan Rumah bagi MBR di Sumatera Utara Bisa Diatasi

Medan, (Analisa). Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap agar problem yang melingkupi pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di provinsi Sumatera Utara, bisa teratasi. Sebab terkesan saat ini pembangunan perumahan MBR memang mengalami kendala percepatan atau realisasi.Hal itu dikatakan Menpera Djan Faridz kepada Ketua DPD Realestate Indonesia Sumatera Utara (REI Sumut), Ir Tomi Wistan dan sejumlah pengurus serta anggota DPD-RI Parlindungan Purba saat bertemu di VIP Room Bandara Polonia Medan, Minggu (20/11). Ia menyebutkan, MBR sangat membutuhkan perumahan layak huni di setiap daerah di Indonesia.

Karena itu, ia meminta agar segenap pengusaha properti yang tergabung dalam DPD REI Sumut juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rumah bagi MBR, agar jumlah bakclog (defisit) jumlah rumah nasional yang mencapai sekitar 13 juta unit bisa teratasi secara bertahap.

Awal 2012, Rusunawa di Ciliwung Siap Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan pada awal tahun 2012 nanti, Kemenpera bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan pemancangan tiang pertama pembangunan Rusunawa di bantaran kaliCiliwung.

Menurut Djan Faridz, permasalahan perumahan dan pemukiman padat di sepanjang Kali Ciliwung merupakan persoalan yang perlu penanganan khusus dari pemerintah. "Ini permasalahan klasik di ibukota, banyak penduduk menempati tanah liar namun tetap dianggap legal. Karena mereka tetap membayar PBB, tagihan listrik, telepon, dan punya RT RW bahkan kelurahan," katanya di Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Harus Lapor Transaksi ke PPATK, Pengembang Resah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengembang resah harus melaporkan transaksi properti bernilai di atas Rp 500 Juta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai Maret 2012. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dinilai akan menghambat industri properti yang tumbuh menggembirakan. 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, tujuan dari peraturan ini justru akan menyelamatkan para pengembang dari praktik pidana yang berpotensi pencucian uang di sektor properti. "Aturan ini bukan untuk menghambat sektor properti, namun sebagai bentuk transparansi," ujarnya dalam Rakernas REI Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Sebanyak 7,4 Juta KK tak Punya Rumah

Suara Pembaruan. [JAKARTA] Sampai saat ini, sebanyak 7,4 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia tidak memiliki rumah. Padahal sampai tahun 2004 jumlah yang belum punya rumah sebanyak 5,8 juta KK. "Bukannya menurun malah meninggi. Ini tentu memprihatinkan," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, di Jakarta, Jumat (2/12). Djan juga menyampaikan, sampai saat ini kawasan kumuh di Indonesia seluas 57.800 ha. "Keteraturan penataan perkotaan pun menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan," kata dia. 

Menurut Djan, kondisi tersebut ternyata semakin memprihatinkan apabila disandingkan dengan upaya seluruh stakeholder setiap tahunnya yang hanya mampu menyediakan rumah tidak lebih dari 500.000 unit. Sementara kebutuhan pertumbuhan per tahunnya saja mencapai sekitar 800.000 unit, sehingga terdapat penambahan sekitar 300.000 rumah tangga yang tidak dapat menghuni rumah setiap tahunnya.

REI dukung KPK-PPATK berantas korupsi

Jakarta (ANTARA News) - DPP Realestat Indonesia (REI) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian salah satu poin dalam Pokok-Pokok Pikiran hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional REI 2011 sejak 29 November-1 Desember, sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.

Dukungan itu akan memberikan kepastian berusaha, khususnya bagi pelaku usaha sektor properti. Menurut Setyo, sejumlah poin rekomendasi dalam rakernas yang dibuka secara resmi oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid itu, akan disampaikan kepada pemerintah, perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Lagi, 1.000 Rumah untuk PNS

BENGKULU, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada 2012 akan membangun 1.000 rumah untuk pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut. Progam ini akan menyediakan 1.000 rumah tipe 36 untuk para PNS golongan II di jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma (Pemkab Seluma).

Kepala Bappeda Seluma Hercules Jeraim, Rabu (29/11/2011) di Bengkulu, mengatakan, pembangunan rumah sederhana untuk PNS golongan kecil sebagian mendapat subsidi dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 6 juta per unit, sedangkan Pemkab Seluma menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk lokasi perumahan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lokasi tepatnya dari perumahan itu.

2012, Kemenpera siap lakukan tiang pancang Rusunawa di bantaran Kali Ciliwung

Jakarta (Solopos.com) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan segera melaksanakan pemancangan tiang pertama pembangunan Rusunawa di bantaran kali Ciliwung pada awal 2012 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera)

Djan Faridz saat menerima kunjungan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Kamis (1/12/2011) pagi. OKami (Kemenpera-red) siap melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian PU untuk melakukan tiang pancang Rusunawa pada awal Januari 2012 mendatang,o ujar Menpera Djan Faridz.

193.000 Rumah di Karawang Tak Layak Huni

Pikiran Rakyat. KARAWANG, (PRLM).- Data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, terdapat sedikitnya 193.000 rumah di Kabupaten Karwang masuk dalam kategori Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari jumlah total rumah yang ada sekitar 564.000 rumah. "RTLH di Kabupaten Karwang mencapai sekitar 34 persen. Semua tersebar merata hampir di semua kecamatan dan yang paling banyak di antaranya berada di wilayah utara Kab. Karawang," kata Kepala Bada Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Karawang, Agus Sundawiana, Senin (28/11).

Agus mengatakan, jumlah banyaknya rumah tak layak huni ini berbanding lurus dengan jumlah warga miskin di Karawang, karena salah satu indikasi kemiskinan adalah rumah yang ditinggali dinilai tidak layak. "Selain dari fisik bangunan, seperti lantai rumah masih dari tanah, sanitasi lingkungan dan kondisi sosial masyarakatnya jauh dari apa yang dikatakan sehat," tuturnya.

Siap-siap... Enam Rusunawa untuk Pemilik KTP Solo

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menganjukan pembangunan enam twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk tahun 2012. Dari enam twin block tersebut, tahap pertama yang akan direalisasikan hanya dua twin blockdulu. "Rusunawa tersebut akan dibangun di daerah Mojosongo yang masih memiliki lahan lebih luas.

Pembangunan rusunawa ini paling sedikit dibutuhkan lahan seluas dua hektare," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkot Surakarta Agus Djoko Witiarso kepada wartawan di Solo, Selasa (29/11/2011) kemarin. "Proposal telah kami ajukan dan sekarang ini tengah diverifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat," tambahnya.

Sumsel Kembangkan Kawasan Kota Baru

INILAH.COM, Jakarta - Pemprov Sumatra Selatan kembali melakukan kebijakan strategis, guna kepentingan masyarakat berupa pengembangan kawasan kota baru.

Kebijakan ini seperti tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) tentang pembangunan kota baru antara Pemprov Sumsel dan Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), Rabu (30/11), di Hotel Borobudur Jakarta.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di tengah Rakernas REI, dilakukan oleh Ketua Umum REI Setyo Maharso dan Asisten Setda Provinsi Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Eddy Hermanto mewakili Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, disaksikan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazaddin Sitepu.

Asing Boleh Miliki Properti RI Hanya 60 Tahun

VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan bahwa kepemilikan properti oleh warga asing terbatas pada hak guna bangunan dan hanya untuk jangka selama 60 tahun. "Kepemilikan properti asing masih menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di situ, mengatur tentang jangka waktu hak milik atas tanah. Sehingga perubahan jangka waktu kepemilikan dan hak kepemilikan harus menunggu perubahan undang-undang tersebut," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, dalam acara Rakernas REI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 30 November 2011.

Dalam kesempatan yang sama,Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, Setyo Maharso mengaku kalau keran kepemilikan properti warga asing dibuka berpotensi terjadi subsidi silang terhadap perumahan rakyat. "Sehingga nantinya, dapat mengurangi jumlah backlog (realisasi pembangunan) perumahan," kata dia.