Jawa Pos. JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat harusnya tidak membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Pasalnya, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.
"Saya mendapat laporan, kalau proyek/program yang disusun kebanyakan dinikmati laki-laki. Sedangkan perempuan, lansia, dan anak-anak kurang menerima manfaat terutama dari program yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat," kata Djan Faridz, Senin (12/12).
Salah satu upaya mengurangi masalah tersebut, lanjutnya, setiap instansi dalam penyusunan anggaran harus responsif gender. Para perencana, pelaksana serta penentu kebijakan diwajibkan membuat perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif dan berkeadlian bagi perempuan, laki-laki, lansia dan anak serta orang dengan kebutuhan khusus.
"Di Kemenpera, sudah kita susun buku panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dengan buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para perencana, pelaksana serta penentu kebijakan di lingkungan Kemenpera dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang netral gender," tuturnya.
Dengan adanya PPRG ini, lanjutnya, dapat dipastikan semua penerima manfaat kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan stimulan, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia. Sehingga semuanya bisa mendapatkan peluang sama untuk mendapatkan akses dari program dan kegiatan pembangunan. “Kemenpera akan menindaklanjuti dengan penyusunan pedoman yang lebih bersifat tematik yang akan dijadikan sebagai acuan bagi pemda dan para pemangku kepentingan lainnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Satu komentar dari Anda sangat berharga bagi kami