Insentif untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS - Guna mendorong pembangunan infrastruktur, Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mengusulkan adanya insentif bagi badan usaha milik negara dan swasta yang fokus pada infrastruktur, khususnya infrastruktur perhubungan. ”Maka kami akan mengajukan ke Presiden agar ada insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dan swasta, baik nasional maupun asing,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, seusai rapat koordinasi Komite Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (13/12).

Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Menteri Pertanian Suswono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya di Kantor Presiden, meminta jajaran di bawahnya untuk menekan pengeluaran biaya rutin. Dengan cara itu, belanja modal dan dana pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan.

Hatta menjelaskan, selama ini swasta enggan membangun transportasi laut untuk mengangkut komoditas perdagangan masyarakat karena tidak menguntungkan. Sementara rakyat sendiri tidak optimal mengembangkan perdagangan karena tidak prospektif dari sisi penjualan mengingat tidak ada angkutan laut yang akan membawa hasil bumi ke pusat perdagangan. ”Seperti telur dan ayam. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil inisiatif,” kata Hatta.

Inisiatif yang dimaksud Hatta berupa pemberian insentif kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta. Ini tidak sebatas berlaku untuk sektor perhubungan, tetapi sektor apa saja yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Skema insentifnya persis seperti insentif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.

Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN, Hatta menambahkan, akan diusulkan melalui skema dana optimalisasi dan sisa anggaran lebih. Dana optimalisasi akan didorong untuk pembangunan infrastruktur. Demikian pula dengan sisa anggaran lebih.