MAKASSAR, KOMPAS.com — Pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Basir Syam, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi meminimalkan permukiman kumuh. "Untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, maka yang mendesak harus diminimalisasi adalah permukiman kumuh," kata Basir di Makassar, Selasa (13/12/2011).
Menurut dia, dalam mengatasi salah satu persoalan yang mendesak tersebut, pihak pemerintah kota (pemkot) harus mampu mendorong mitra swasta menciptakan permukiman yang layak huni.
Dia mengatakan, meskipun Pemkot Makassar sudah berusaha mengatasi persoalan itu dalam beberapa tahun terakhir, langkah tersebut masih terkesan lamban karena kendala pendanaan. "Karena itu, ke depan, mungkin dapat melibatkan pihak swasta untuk bersama-sama mengurangi permukiman kumuh atau tidak layak huni," katanya.
Mengenai program Pemkot Makassar yang akan membangun atau merehabilitasi 200 rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni pada 2012, dia menilainya sebagai langkah maju. Alasannya, pada periode 2009 dan 2010, program yang dijalankan Dinas Sosial Kota Makassar itu rata-rata hanya mampu menjangkau 100 rumah yang tidak layak huni.
Terlebih lagi rumah susun sewa yang ada di Kecamatan Mariso dan Biringkanaya, Makassar, yang dinilai belum memenuhi kebutuhan keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, yang rata-rata hanya memiliki rumah tidak layak huni. "Jadi, pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu mendorong pihak swasta untuk bersama-sama membantu mereka yang belum memiliki rumah layak huni," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Satu komentar dari Anda sangat berharga bagi kami