Tak Sesuai, Masyarakat Pertanyakan Rumah Tidak Layak Huni

PONTIANAK POST – Banyak masyarakat yang mengeluhkan perbaikan rumah tidak layak huni. Baik kualitasnya maupun ketidaksesuaian kebutuhan dan barang yang diberikan pada masyarakat. Hal itu diakui Wali Kota Pontianak Sutarmidji. “Saya juga mendapat keluhan perbaikan rumah layak huni,” ungkapnya.Namun Sutarmidji membantah perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan Pemkot Pontianak bermasalah. Dia menjelaskan, program tersebut ada dua, dari Pemkot Pontianak dan yang langsung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perumahan Rakyat. “Yang mana bermasalah, karena programnya ada dua,” ucapnya.

Dia memastikan program yang dilakukan Pemkot dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak ada penyimpangan. Keluhan yang ada, kata dia, program dari Kementrian Perumahan Rakyat. “Kalau yang bersumber dari APBD pelaksanaannya ditangani kelurahan dengan timnya. Itu saya pastikan tidak ada penyimpangan,” tegasnya. Sementara program RTH dari pusat dilaksanakan pihak ketiga. Untuk itu, Sutarmidji akan memanggil pelaksana tersebut dan menanyakan banyaknya keluhan masyarakat. Jika terbukti banyak yang tidak sesuai spesifikasi dengan pembangunan, dia meminta masyarakat menolaknya. “Kalau terbukti tidak benar saya minta masyarakat tolak saja. Sayang uangnya, kasihan masyarakat,” tuturnya.

Pemkot tidak memiliki garis koordinasi dengan pihak ketiga yang melaksanakan program kementrian tersebut. Ada konsultan tersendiri yang melakukannya. Sutarmidji mengaku geram dengan keluhan masyarakat, dia mengatakan, jika terlalu banyak penyimpangan ada baiknya aparat penegak hukumyang menangani. “Kalau banyak penyimpangannya, saya meminta aparat memeriksa program tersebut. Jangan hak orang dipermainkan seperti itu,” ungkapnya.Jumlah perbaikan RTH dari kementrian untuk Kota Pontianak, sebut Sutarmidji sekitar 150 unit. Sementara yang didanai APBD sebanyak 270 unit. “Tahun depan akan kita lanjutkan program tersebut dengan pendanaan APBD,” paparnya.